TVRINews, Bandung
Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung bergerak cepat menyiapkan penataan fasilitas publik terpadu di kawasan strategis. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyatakan bahwa pihaknya segera berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan pemerintah pusat demi mempercepat proses pengerjaan yang melibatkan lintas kewenangan wilayah.
Koordinasi bertingkat ini dinilai krusial mengingat sejumlah aset, lahan, dan fasilitas di sepanjang jalur penataan berada di bawah wewenang instansi yang berbeda.
“Ya, itu akan dilakukan segera. Kita koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat karena bagaimanapun juga kewenangannya ada di tiga ini,” ujar Farhan.
Farhan menegaskan, kerapian administrasi menjadi syarat mutlak sebelum pekerjaan fisik di lapangan resmi dimulai. Langkah disiplin administratif ini diambil untuk mencegah munculnya potensi masalah hukum atau temuan pelanggaran di kemudian hari.
“Kami sedang berusaha sebisa mungkin. Mohon maaf pisan, ini karena masalah administrasi pemerintahan supaya rapi. Jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang mengkhawatirkan,” jelasnya.
Guna memberikan gambaran nyata, Farhan mencontohkan benturan administratif yang kerap terjadi di lapangan. Salah satunya ketika Pemkot Bandung memiliki alokasi anggaran, namun lokasi pembangunan berdiri di atas tanah milik kementerian/pemerintah pusat.Skenario serupa juga berlaku pada pemanfaatan fasilitas di lingkungan SMKN 9 Bandung yang berada di bawah naungan kewenangan Pemprov Jabar.
“Kalau saya pakai contohnya, anggaran dari pemerintah kota ada, insyaallah. Tapi dibangunnya di atas tanah punya pemerintah pusat, saya mesti minta izin dulu ke pemerintah pusat. Terus pemanfaatan untuk siapa? SMK ada di bawah siapa? Di bawah pemerintah provinsi,” ungkap Farhan.
Kendati dihadapkan pada prosedur administrasi lintas instansi, Farhan memastikan hal tersebut tidak akan menghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemkot Bandung tetap berkomitmen penuh untuk merealisasikan pembenahan wajah kota, khususnya di koridor utama Jalan Soekarno-Hatta.
“Ya, sangat mungkin. Tahun ini kita akan mulai penataan Jalan Soekarno-Hatta,” tegasnya.
Jika seluruh tahapan koordinasi berjalan lancar, proyek penataan menyeluruh dari kawasan Cibeureum hingga Cibiru dijadwalkan mulai mengebut pada Oktober 2026. Penataan ini bersifat komprehensif, mencakup perbaikan fasilitas pedestrian, penerangan jalan, hingga sarana penyeberangan warga.
“Sekalian ini Oktober kita jalan semuanya. Soekarno-Hatta dari Cibeureum sampai Cibiru kita sudah berkesepakatan sudah keluar programnya untuk jalan. Kita rapikan bersama, mulai dari trotoar, PJU (Penerangan Jalan Umum), dan JPO (Jembatan Penyeberangan Orang),” pungkasnya.
