TVRINews, Kuningan
Ratusan mahasiswa menggelar unjuk rasa di depan Pendopo Bupati Kuningan, Jawa Barat, Kamis, 8 Oktober 2026. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Kuningan menolak rencana eksplorasi geotermal di kawasan Gunung Ciremai.
Mahasiswa yang tergabung dari sejumlah kampus di Kuningan dan Cirebon itu juga meminta kejelasan dan transparansi pemerintah daerah terkait isu lelang proyek geotermal di Gunung Ciremai.
Aksi berlangsung di bawah pengawalan ketat petugas gabungan Polri, TNI, dan Satpol PP. Suasana mulai memanas saat Bupati Kuningan belum menemui massa yang telah menyampaikan orasi secara bergantian.
Massa kemudian terlibat aksi saling dorong dengan petugas pengamanan di depan gerbang utama. Mereka akhirnya menerobos masuk ke area kompleks Pendopo Bupati untuk meminta kepala daerah menemui demonstran.
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar kemudian menemui massa untuk meredam suasana. Dalam kesempatan itu, mahasiswa juga menyampaikan tuntutan penertiban dan pengusutan aktivitas penambangan ilegal yang dinilai marak dan merusak lingkungan di kawasan Kuningan.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Bupati Kuningan mengatakan belum menerima informasi resmi mengenai lelang proyek geotermal tersebut. Ia menjelaskan, penetapan dan lelang wilayah kerja panas bumi (WKP) menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Mengenai isu lelang geotermal ini kewenangannya ada di pemerintah pusat dan kami belum menerima informasi resmi. Meski demikian, kami akan segera melayangkan surat resmi ke pusat untuk mendiskusikan rencana tersebut," ujar Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, saat memberikan keterangan langsung di hadapan massa aksi, Kamis, 8 Oktober 2026.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Ismah Winartono, menegaskan mahasiswa dan masyarakat akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kepastian pembatalan proyek. Menurut dia, rencana eksplorasi geotermal berpotensi merusak ekosistem dan mengganggu kawasan tangkapan air Gunung Ciremai.
Usai audiensi dan diskusi yang berlangsung alot, Bupati Kuningan berjanji meneruskan seluruh poin tuntutan mahasiswa kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
