TVRINews, Bandung Barat
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menegaskan komitmennya untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di wilayahnya. Meski program perbaikan terus berjalan, saat ini masih terdapat sekitar 15 ribu unit rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan di Kabupaten Bandung Barat.
Jeje mengatakan, keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu tantangan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan berupaya menambah alokasi anggaran serta menggandeng berbagai pihak, termasuk perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), agar lebih banyak rumah warga dapat diperbaiki setiap tahunnya.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri mengingat jumlah rumah yang harus direhabilitasi masih sangat besar. Kolaborasi dengan sektor swasta dan berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi solusi untuk mempercepat pengurangan angka Rutilahu di Bandung Barat.
Saat ini, ratusan unit rumah sedang dalam proses rehabilitasi sebagai bagian dari program yang telah berjalan. Namun, Jeje menilai upaya tersebut masih jauh dari cukup jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan yang mencapai sekitar 15 ribu unit.
Oleh sebab itu, penambahan anggaran akan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah pada pembahasan anggaran berikutnya.
“Masih ada sekitar 15 ribu rumah tidak layak huni yang harus kita tangani. Kami akan berupaya menambah anggaran dan menggandeng perusahaan melalui program CSR agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan rumah layak huni,” ujar Jeje, Rabu, 15 Juli 2026.
Pemkab Bandung Barat berharap percepatan program Rutilahu tidak hanya meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan warga. Pemerintah menargetkan penanganan Rutilahu dilakukan secara bertahap melalui sinergi antara APBD, bantuan pemerintah, serta dukungan dunia usaha.
