TVRINews, Bandung
Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden (KSP), Achmad Tjachja Nugraha, menegaskan program Sekolah Rakyat harus menjadi instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Program tersebut merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah sekaligus mendukung Asta Cita keempat, yang menitikberatkan pada penguatan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan.
Achmad menekankan latar belakang ekonomi keluarga tidak boleh menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik.
“Ekonomi orang tua tidak boleh membatasi masa depan anak dalam mendapatkan hak pendidikan,” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian Sosial per 7 Oktober 2026, sebanyak 44.000 siswa telah terdaftar di 182 Sekolah Rakyat. Sementara itu, di Jawa Barat, terdapat 24 lokasi yang disebut telah diperbolehkan beroperasi.
Pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga 2029. Setiap lokasi direncanakan memiliki kapasitas hingga 1.000 siswa, sehingga program ini berpotensi menjangkau 500.000 siswa di berbagai wilayah Indonesia.
Achmad mengatakan, Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga miskin agar memperoleh pendidikan yang layak, mengembangkan potensi diri, dan meningkatkan taraf hidup keluarganya.
“Tujuan utamanya Bapak Presiden adalah memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Anak-anak dari keluarga miskin harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, mengembangkan kemampuan, dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya di masa depan,” kata Achmad.
KSP Petakan Kesiapan Sekolah Rakyat
Di sisi lain, KSP terus mengevaluasi kesiapan pelaksanaan program tersebut. Dari hasil pemetaan terhadap 93 lokasi Sekolah Rakyat, sebanyak 19 lokasi atau 20,4 persen dinyatakan siap, 63 lokasi atau 67,7 persen masuk kategori berisiko, sedangkan 11 lokasi atau 11,8 persen belum siap.
Hasil pemetaan itu menunjukkan masih ada 74 lokasi yang membutuhkan tindak lanjut agar dapat memenuhi persyaratan operasional.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi ketersediaan guru dan tenaga pengasuh, validasi data siswa berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kesiapan asrama, layanan kesehatan, utilitas, serta dukungan pemerintah daerah.
Achmad mengingatkan, pembangunan sarana fisik harus diimbangi kesiapan seluruh komponen pendukung agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung optimal.
“Jangan sampai kita hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Yang paling penting adalah ketika sekolah mulai beroperasi, seluruh kebutuhan siswa sudah terpenuhi dan proses pendidikannya bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Keberhasilan Diukur dari Dampak Pendidikan
Achmad menegaskan, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah bangunan yang selesai atau sekolah yang mulai beroperasi. Pemerintah juga perlu memastikan program tersebut memberikan dampak nyata terhadap perkembangan siswa dan kondisi sosial ekonomi keluarga mereka.
Menurutnya, pendidikan harus menjadi sarana untuk memperluas kesempatan anak-anak dari keluarga kurang mampu dalam meningkatkan kemampuan, meraih cita-cita, dan membangun kehidupan yang lebih sejahtera.
“Keberhasilan Sekolah Rakyat harus terlihat dari perubahan nyata dalam kehidupan anak-anak dan keluarganya. Mereka harus memiliki kesempatan untuk berkembang, meraih masa depan yang lebih baik, dan keluar dari lingkaran kemiskinan,” kata Achmad.
Karena itu, pemenuhan fasilitas pendidikan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pembelajaran, layanan kesehatan, serta pendampingan siswa selama mengikuti pendidikan.
Melalui koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, program Sekolah Rakyat diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin sekaligus menjadi langkah konkret pemerintah dalam memutus kemiskinan antargenerasi.
