TVRINews, Subang
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti maraknya peredaran obat keras ilegal di sejumlah wilayah Jawa Barat. Ia bahkan mengancam akan menahan bantuan pemerintah bagi desa yang dinilai tidak mampu menjaga wilayahnya dari praktik peredaran obat ilegal.
Dedi mengaku prihatin karena penjualan obat keras tanpa izin masih ditemukan di lingkungan masyarakat. Peredarannya disebut menyasar berbagai lokasi, mulai dari kios, warung kelontong hingga tempat usaha lainnya.
Menurut Dedi, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah desa dan kelurahan. Pengawasan di tingkat paling bawah dinilai penting untuk mencegah obat keras ilegal semakin mudah dijangkau masyarakat, terutama kalangan anak muda dan pelajar.
Dedi menegaskan pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi masyarakat.
“Kalau di sebuah desa masih terjadi peredaran obat keras ilegal, bantuan pemerintah untuk desa tersebut bisa saya tahan. Bantuan itu harus melahirkan kinerja, termasuk dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” tegas Dedi.
Ia menilai pembangunan desa tidak cukup hanya diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur. Pemerintah desa juga harus mampu memastikan kondisi sosial di wilayahnya tetap aman dari berbagai ancaman, termasuk peredaran obat-obatan ilegal.
Dedi meminta kepala desa bersama perangkatnya tidak menutup mata terhadap aktivitas yang berpotensi merusak generasi muda. Menurutnya, pemberantasan peredaran obat keras ilegal membutuhkan pengawasan yang aktif hingga tingkat lingkungan.
“Jangan hanya membangun jalan atau infrastruktur. Pemerintah desa juga harus memastikan masyarakatnya hidup dalam lingkungan yang aman, sehat, dan nyaman,” ujarnya.
Dedi mengatakan obat keras ilegal yang dijual dengan harga terjangkau berpotensi semakin mudah diakses oleh pelajar. Jika tidak segera ditekan, persoalan tersebut dikhawatirkan menimbulkan dampak yang lebih luas, mulai dari gangguan kesehatan hingga persoalan sosial dan kriminalitas.
Karena itu, ia mendorong pemerintah desa, masyarakat, serta aparat penegak hukum memperkuat koordinasi dalam mengawasi titik-titik yang diduga menjadi lokasi peredaran obat ilegal.
“Saya ingin desa ikut peduli dan mengambil bagian dalam memberantas peredaran obat keras ilegal. Kinerja pemerintah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari keamanan yang dirasakan masyarakat,” kata Dedi.
Pemprov Jawa Barat berharap pengawasan secara berjenjang dapat mempersempit ruang gerak peredaran obat keras ilegal. Terlebih, perlindungan terhadap anak-anak dan pelajar dinilai harus menjadi prioritas agar mereka tidak menjadi korban penyalahgunaan obat-obatan tersebut.
