TVRINews, Cimahi
BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan penyakit jantung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pendekatan Value-Based Health Care. Pendekatan ini menempatkan hasil kesehatan atau health outcomes serta efisiensi biaya pelayanan sebagai bagian penting dalam meningkatkan manfaat layanan bagi peserta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan transformasi diperlukan untuk menghadapi peningkatan biaya pelayanan kesehatan sekaligus memastikan pembiayaan JKN memberikan hasil kesehatan yang optimal bagi peserta.
Menurutnya, keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membiayai pelayanan kesehatan, tetapi juga oleh upaya memastikan peserta memperoleh hasil kesehatan yang lebih baik.
“Tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan terlihat dari tingginya pembiayaan di rumah sakit. Dari data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan berasal dari pelayanan di rumah sakit,” ujar Pujo, Rabu, 16 September 2026.
Pujo mengatakan, penyakit jantung menjadi salah satu perhatian karena tingginya utilisasi layanan dan biaya yang dibutuhkan. Pada 2025, penyakit jantung yang dijamin Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.
(Foto: Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito)
“Tingginya kebutuhan pelayanan jantung dalam ekosistem JKN perlu diantisipasi sejak dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan mengendalikan faktor risiko. Banyak kasus penyakit jantung merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu. Untuk itu, perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP,” jelasnya.
Melalui pendekatan Value-Based Health Care, FKTP diperkuat sebagai fondasi pengendalian penyakit jantung melalui upaya promotif dan preventif. Upaya tersebut mencakup pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemeriksaan HbA1C secara rutin, kepatuhan terhadap pengobatan, serta pemantauan peserta berisiko tinggi.
Di tingkat rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan hasil kesehatan. Sejumlah pendekatan yang dikembangkan antara lain pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), serta staged revascularization.
“BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan indikator monitoring mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung, dari indikator proses menuju indikator outcome. Indikator yang dipantau mencakup waktu tanggap kritis, keselamatan pascatindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan protokol, serta efisiensi sistem rujukan,” tambah Pujo.
Pujo menegaskan, perubahan pendekatan tersebut bertujuan menggeser orientasi pelayanan dari sekadar membiayai tindakan menjadi mendorong hasil kesehatan yang lebih baik.
“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” kata Pujo.
Mewakili Panglima Kodam III Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, mengatakan kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi. Kemudahan akses, kecepatan layanan, dan mutu pelayanan juga menjadi faktor penting.
“Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” ujar Tri.
Sementara itu, Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira, Muchlas Fahmi, mengatakan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk bagi peserta JKN yang membutuhkan penanganan penyakit jantung secara komprehensif.
“Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” ungkap Muchlas.
Menurut Muchlas, pelayanan kesehatan merupakan proses berkelanjutan sehingga peningkatan kualitas harus dilakukan secara konsisten. Pelayanan tidak hanya dituntut cepat dan tepat, tetapi juga aman, bermutu, dan berorientasi pada kebutuhan pasien.
Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan penyakit jantung menjadi salah satu penyakit dengan biaya tinggi yang dijamin Program JKN. Karena itu, menurutnya, pengendalian faktor risiko melalui upaya promotif dan preventif perlu terus diperkuat.
“Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat,” ujar Timbul.
Timbul juga mendorong Program JKN terus meningkatkan efisiensi melalui penerapan pendekatan Value-Based Health Care yang berorientasi pada outcome. Menurutnya, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa.
