TVRINews, Subang
Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Jawa Barat. Pencanangan digelar di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Minggu (21/06/2026), dan dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo, para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, serta sejumlah pemangku kepentingan dari Bank Indonesia, OJK, Apindo, Kadin, dan Forkopimda Jawa Barat.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi orang pertama yang didata langsung oleh petugas sensus. Dari pendataan tersebut diketahui bahwa Dedi memiliki sejumlah aktivitas usaha, mulai dari sektor pertanian, peternakan, hingga konten kreator.
BPS menargetkan sebanyak 5,54 juta pelaku usaha dan 17,7 juta keluarga di Jawa Barat dapat terdata dalam Sensus Ekonomi 2026. Untuk mencapai target tersebut, BPS akan menerjunkan 40.573 petugas sensus yang melakukan pendataan secara door to door di seluruh wilayah Jawa Barat.
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo, mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyukseskan sensus ekonomi. Menurutnya, Jawa Barat menjadi daerah pertama yang memiliki program pemetaan usaha berbasis geospasial melalui Jabar Ecotag.
“Gubernur Jawa Barat bahkan sejak masa persiapan sudah memberikan dukungan luar biasa. Di Jawa Barat ada Jabar Ecotag, di mana RT dan RW melakukan pencatatan koordinat tempat usaha. Ini sangat memudahkan kami dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program Jabar Ecotag memungkinkan aparat RT dan RW mencatat titik koordinat seluruh tempat usaha di wilayahnya masing-masing. Data tersebut membantu petugas sensus dalam mengidentifikasi berbagai jenis usaha, termasuk usaha digital dan usaha rumahan yang tidak memiliki papan nama.
“Jika ditemukan warung, toko, atau usaha lainnya, semuanya dicatat titik koordinatnya. Dukungan seperti ini sangat membantu karena dilakukan sebelum sensus dimulai,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan daerah harus berbasis data yang akurat dan mutakhir. Menurutnya, data yang terbarukan akan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan dan anggaran yang lebih tepat sasaran.
“Kepala daerah dalam membangun harus berbasis data, bukan perkiraan. Jika data akurat dan selalu diperbarui, maka kebijakan dan APBD yang disusun akan lebih tepat sasaran dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” kata Dedi.
Dedi juga mengusulkan agar pembaruan data melalui sensus ekonomi, pertanian, maupun kependudukan dapat dilakukan lebih rutin apabila memungkinkan.
“Sensus ekonomi, sensus pertanian, bahkan data sosial masyarakat idealnya diperbarui secara berkala. Dengan begitu, pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menentukan program pembangunan dan bantuan kepada masyarakat,” ujarnya.
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap tersedianya data ekonomi yang lebih lengkap, akurat, dan terkini sehingga berbagai program pembangunan, bantuan sosial, hingga kebijakan ekonomi dapat disusun sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi riil di lapangan.
