TVRINews, Tasikmalaya
Pemerintah Kota Tasikmalaya dan Pemerintah Kabupaten Blitar resmi menandatangani Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk memperkuat ketahanan pasokan pangan dan menjaga stabilitas harga guna mendukung pengendalian inflasi daerah.
Kesepakatan ditandatangani langsung oleh Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, dan Bupati Blitar, Rijanto, di Kota Tasikmalaya, Selasa (23/6/2026). Penandatanganan disaksikan oleh jajaran Bank Indonesia Tasikmalaya, Wakil Bupati Blitar, serta Ketua DPRD dari kedua daerah.
Kerja sama ini merupakan bagian dari sinergi antarwilayah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), mengingat pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada produksi lokal, tetapi juga pada kelancaran distribusi dan kesinambungan pasokan lintas daerah.

"Kerja sama ini menjadi salah satu ikhtiar kami dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Kota Tasikmalaya. Dengan memperkuat hubungan dengan daerah produsen, kami berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dan pasokan lebih terjamin," ujar Viman.
Menurutnya, kerja sama antardaerah semakin penting di tengah fluktuasi harga pangan yang dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari cuaca, distribusi, hingga dinamika pasar nasional.
Bupati Blitar, Rijanto, menyambut baik kesepakatan ini dan menegaskan komitmen daerahnya dalam mendukung kebutuhan pangan Kota Tasikmalaya.
"Kabupaten Blitar memiliki potensi besar di sektor peternakan dan pertanian. Melalui kerja sama ini, kami berharap komoditas unggulan kami dapat memberikan manfaat lebih luas sekaligus membantu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di daerah lain," kata Rijanto.
Kabupaten Blitar dikenal sebagai salah satu sentra produksi telur ayam terbesar di Indonesia, dengan produksi mencapai sekitar 432 ton per hari. Daerah ini juga memiliki komoditas hortikultura unggulan seperti cabai rawit, belimbing, pisang cavendish, nanas Banasari, dan melon.
Kerja sama ini dinilai strategis bagi Kota Tasikmalaya yang selama ini berperan sebagai daerah konsumen.
Keterhubungan langsung dengan daerah produsen diharapkan menjamin pasokan pangan, terutama saat terjadi lonjakan permintaan maupun gangguan distribusi.
Inflasi Kota Tasikmalaya pada Mei 2026 tercatat sebesar 2,82 persen (yoy), masih dalam rentang sasaran inflasi nasional — mencerminkan efektivitas langkah pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah bersama TPID.
Ke depan, kerja sama ini diharapkan berlanjut pada implementasi konkret yang mampu memperkuat ketahanan pangan, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.










