TVRINews, Bandung
Sejumlah elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan komunitas lingkungan menggelar aksi kampanye di Taman Cikapayang, Kota Bandung, Senin, 9 November 2026. Melalui pembentangan poster, mereka menyoroti belum terlaksananya sejumlah komitmen iklim Indonesia, mulai dari transisi energi berkeadilan hingga pengakuan hak masyarakat adat.
Aksi tersebut merupakan respons terhadap penyelenggaraan Konferensi Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Conference of the Parties (COP) ke-31 di Turki pada 9–20 November 2026. Forum tersebut mengusung agenda implementasi yang menekankan pelaksanaan komitmen iklim yang telah disepakati negara-negara.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat bersama Greenpeace, Gerakan Mahasiswa (GEMA) Kabupaten Bandung, dan LBH Bandung menilai masih terdapat kesenjangan antara komitmen iklim Indonesia di forum internasional dengan kondisi lingkungan di dalam negeri. Hal itu terlihat dari masih tingginya ketergantungan pembangkit listrik pada batu bara, rencana penambahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), serta meningkatnya deforestasi.
Data BPBD Jawa Barat mencatat hingga Oktober 2026 terjadi 526 kejadian kebakaran hutan dan lahan dengan luas area terbakar sekitar 1.082 hektare. Kondisi tersebut menjadi salah satu gambaran tantangan lingkungan yang perlu dijawab melalui kebijakan iklim.
Staf Pengelolaan Sumber Daya WALHI Jawa Barat, Fariz Abiyyu Putra Wibowo, mengatakan aksi tersebut dilakukan untuk mengingatkan pemerintah agar melaksanakan komitmen yang telah disampaikan pada COP sebelumnya.
“Komitmen-komitmen yang sebelumnya ataupun komitmen pada COP30 yang dicanangkan oleh kontingen Indonesia itu belum semuanya terlaksana, mulai dari transisi energi yang berkeadilan bahkan sampai pemenuhan hak-hak tenurial masyarakat adat,” ujar Fariz.
Melalui aksi tersebut, massa juga meminta delegasi Indonesia dalam COP31 menyampaikan kondisi lingkungan dan persoalan ketidakadilan yang dialami masyarakat adat secara jujur. Mereka menilai kehidupan dan hak masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan keuntungan.
Selain itu, pemerintah didorong untuk memprioritaskan pelaksanaan janji yang telah dibuat pada COP30, daripada menyampaikan komitmen baru yang belum tentu terealisasi.
