TVRINews, Cirebon
Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, meminta pemerintah daerah Kabupaten Cirebon menyelaraskan regulasi pembinaan pondok pesantren dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pembinaan dan pengembangan pesantren di daerah.
Hal itu disampaikan Selly dalam kegiatan halaqah bersama perwakilan 500 pondok pesantren di Kantor PCNU Kabupaten Cirebon, Jumat, 13 November 2026. Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan pesantren.
Selly menyebut ada tiga isu utama yang perlu mendapat perhatian, yakni digitalisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan kemandirian pesantren. Menurutnya, pesantren perlu mengikuti perkembangan teknologi tanpa meninggalkan kekhasan yang menjadi identitas lembaga pendidikan tersebut.
“Pondok pesantren ini punya kekhasan yang harus tetap dipertahankan,” ujar Selly dikutip Sabtu, 14 November 2026.
Hasil pembahasan dalam halaqah tersebut rencananya akan dibawa Selly ke dalam rapat bersama Kementerian Agama. Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pembahasan kebijakan terkait keberadaan dan pengembangan pesantren, khususnya di Kabupaten Cirebon.
Selly juga berharap pembinaan terhadap pondok pesantren terus dilakukan oleh pemerintah daerah maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan wakil rakyat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pesantren.
Melalui penyelarasan regulasi dan penguatan pembinaan, pengembangan pesantren diharapkan dapat berjalan lebih optimal, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan dan kemandirian lembaga pesantren di Kabupaten Cirebon.
