TVRINews, Tasikmalaya
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tasikmalaya kembali menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Kali ini, penuntutan terhadap kasus penipuan dan penggelapan yang menjerat Shifa Fauziah binti Alm. Ishak resmi dihentikan setelah tersangka dan korban mencapai kesepakatan damai.
Kesepakatan tersebut tercapai setelah tersangka menunjukkan tanggung jawab atas perbuatannya. Selain mengakui kesalahan dan meminta maaf, tersangka juga telah mengembalikan sepeda motor yang sebelumnya digadaikan serta menyelesaikan kewajiban pembayaran pinjaman kepada saksi.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Tasikmalaya, Aka Kurniawan, menjelaskan bahwa penghentian penuntutan tidak dilakukan secara langsung. Proses tersebut terlebih dahulu melalui ekspose perkara hingga mendapatkan persetujuan pimpinan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
“Dalam proses penyelesaian perkara ini, telah tercapai kesepakatan perdamaian antara tersangka dan korban secara sukarela tanpa adanya paksaan, intimidasi, maupun tekanan dari pihak manapun,” terang Aka dalam konferensi pers bersama jajarannya di Media Center Kejari Kabupaten Tasikmalaya.
Ia menuturkan, penyelesaian melalui jalur keadilan restoratif mempertimbangkan adanya itikad baik dari tersangka untuk memperbaiki akibat perbuatannya. Pengembalian kendaraan yang digadaikan dan pelunasan pinjaman menjadi bagian dari upaya pemulihan hak pihak yang dirugikan.
Penghentian penuntutan tersebut mengacu pada Penetapan Nomor 26/PEN.Pid-TITUT/2026/PN Tsm yang diterbitkan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada 13 November 2026.
Aka menegaskan, penerapan keadilan restoratif merupakan bagian dari upaya Kejaksaan menghadirkan sistem penegakan hukum yang lebih mengedepankan aspek kemanusiaan. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, tetapi juga memperhatikan pemulihan kondisi para pihak yang terlibat.
"Melalui pendekatan keadilan restoratif, kami ingin menghadirkan penegakan hukum yang lebih humanis, dengan memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk menyelesaikan permasalahan secara damai, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,” ungkap Aka.
Ia berharap, penyelesaian perkara melalui mekanisme tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membawa dampak positif terhadap hubungan sosial yang sempat terganggu akibat terjadinya tindak pidana.
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya, Nikodemus Damanik, menyampaikan bahwa penghentian penuntutan dapat dilakukan karena kesepakatan perdamaian telah tercapai dan persyaratan penerapan keadilan restoratif telah terpenuhi.
Nikodemus menegaskan, penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif tetap merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Mekanisme ini bukan bentuk pengabaian terhadap aturan, melainkan upaya menempatkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan hati nurani secara seimbang.
"Keadilan tidak selalu harus berakhir dengan pemidanaan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui pemulihan dan perdamaian,” ujar Niko menambahkan.
Melalui penyelesaian tersebut, Kejari Kabupaten Tasikmalaya berharap pendekatan hukum yang mengutamakan perdamaian dan pemulihan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat tanpa mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku.










