TVRINews, Sumedang
Program Sekolah BPD Indonesia tengah disiapkan melalui kolaborasi antara Pengurus Pusat Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PP PABPDSI), Kementerian Dalam Negeri, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh Indonesia.
Pembahasan program tersebut berlangsung di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu, 11 November 2026. Ketua Umum PP PABPDSI, Fery Radiansyah, menyebut penyusunan buku induk dan regulasi program ditargetkan rampung dalam lima hari sebelum peluncuran secara nasional pada 25 November 2026.
Fery mengatakan, program tersebut menargetkan peningkatan kapasitas 530 ribu anggota BPD. Sebelum diterapkan secara luas, Sekolah BPD Indonesia akan lebih dahulu menjalani uji coba di sejumlah wilayah, meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Papua.
“Yang pasti, ini gerakan moral peningkatan kapasitas SDM yang terbesar di Indonesia. Sebanyak 530 ribu anggota BPD akan menjadi target kita,” ujar Fery.
Sekolah BPD Indonesia dirancang untuk membekali anggota BPD dengan pengetahuan dan keterampilan terkait pemerintahan desa. Pembelajaran diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan fungsi BPD dalam pengawasan, penyaluran aspirasi masyarakat, serta mendorong pembangunan desa.
Dekan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN, Udaya Madjid, menyambut baik rencana tersebut. Ia menyatakan IPDN siap mendukung pelaksanaan program melalui tenaga pendidik dan dosen, serta jejaring kampus regional yang dimiliki IPDN.
“IPDN sangat menyambut baik rencana dibukanya Sekolah BPD Indonesia. Ini merupakan gerakan moral yang sangat luar biasa. Kami dari IPDN siap mendukung,” ujar Udaya.
Melalui program ini, peningkatan kapasitas anggota BPD diharapkan dapat menjangkau lebih banyak perwakilan masyarakat di tingkat desa. Upaya tersebut sekaligus diharapkan memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan mendorong terwujudnya desa yang maju, mandiri, serta berdaya saing.
