TVRINews, Bogor
Pemerintah melalui Presiden RI Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk pembenahan perlintasan sebidang kereta api di berbagai daerah. Namun, besaran anggaran tersebut dinilai masih berpotensi belum mencukupi kebutuhan di lapangan.
Hal itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Stasiun Bogor, Jawa Barat. Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau permasalahan di sektor perkeretaapian, khususnya terkait aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady mengatakan, fokus utama pembahasan dalam kunjungan tersebut adalah penanganan perlintasan sebidang yang masih menjadi titik rawan kecelakaan.
"Alhamdulillah hari ini kami berkunjung ke Stasiun Kereta Api Bogor untuk meninjau berbagai permasalahan, terutama terkait keselamatan dan kenyamanan penumpang," ujar Hamka.
Ia menjelaskan, penanganan perlintasan sebidang dilakukan bersama pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, PT KAI, serta berbagai pihak terkait lainnya.
Hamka B. Kady menambahkan, pemerintah telah menyiapkan anggaran besar untuk mendukung penanganan perlintasan sebidang, meski kebutuhan di lapangan masih cukup tinggi.
"Terutama terkait perlintasan sebidang, ini menjadi fokus pembahasan kami bersama pemerintah daerah, Dirjen Perkeretaapian, dan seluruh unsur terkait. Kami mengapresiasi Presiden Prabowo yang telah menyiapkan anggaran sekitar Rp4 triliun, meski sebenarnya itu masih belum cukup," katanya.
Hamka menegaskan, penyelesaian persoalan perlintasan sebidang membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga. Komisi V DPR RI, kata dia, akan mengawal agar program tersebut dapat berjalan optimal melalui dukungan anggaran dari kementerian terkait.
Ia juga menyebutkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum diharapkan membangun flyover dan underpass, sementara Kementerian Perhubungan bertugas melakukan koordinasi serta peningkatan sistem keselamatan dan persinyalan.
Hamka B. Kady menegaskan, diperlukan peta jalan yang jelas dalam penyelesaian perlintasan sebidang agar program dapat berjalan terarah dan berkelanjutan.
"Kami meminta adanya roadmap penyelesaian perlintasan sebidang, karena ini menyangkut keselamatan masyarakat dan sering menimbulkan kecelakaan dengan korban jiwa. Hal ini tidak boleh terulang," ujarnya.
Terkait Kota Bogor, Hamka menyebut sejumlah titik perlintasan sebidang menjadi prioritas penanganan, termasuk kawasan Batutulis yang masih memerlukan peningkatan infrastruktur.
Ia menambahkan, penanganan perlintasan sebidang tidak hanya difokuskan di Bogor, tetapi juga secara nasional, terutama di wilayah Pulau Jawa yang memiliki kepadatan jalur kereta api tinggi.
Selain itu, Hamka juga mengapresiasi langkah PT KAI yang telah menambah penjaga perlintasan untuk meningkatkan keselamatan.
"Saya mengapresiasi PT KAI yang telah merekrut penjaga perlintasan sebidang. Selama belum dibangun flyover atau underpass, keberadaan penjaga dan palang pintu tetap sangat penting untuk mencegah kecelakaan," pungkasnya.
