TVRINews, Bandung
Aliansi Wargi Bandung bersama Demokrasi Kita meluncurkan gerakan “Anggarkan Transum” untuk mendesak Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan alokasi anggaran operasional transportasi umum dalam APBD 2027. Gerakan ini menyoroti keberlanjutan layanan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya dan integrasi angkutan kota sebagai pengumpan atau feeder.
Koordinator Politik dan Kebijakan Demokrasi Kita, Alia Sarastita, mengatakan dukungan pemerintah pusat dan Bank Dunia terhadap pembangunan BRT selama ini mencakup infrastruktur, seperti koridor dan halte. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan pembiayaan operasional bus dan angkutan kota agar layanan transportasi publik dapat berjalan berkelanjutan.
“Jadi kita harus mendesak supaya pemkot dan pemda itu menganggarkan secara khusus, tertera di dalam APBD-nya, hitam putih gitu ya, tahun 2027 dan ke depannya selalu ada anggaran untuk transum,” ujar Alia, Minggu, 18 Oktober 2026.
Alia mengatakan kepastian anggaran tersebut menjadi perhatian karena hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai rencana alokasi anggaran transportasi umum pada 2027. Ia khawatir program tersebut kembali tertunda di tengah tekanan efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah daerah.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung telah menyiapkan anggaran sekitar Rp56,5 miliar untuk operasional BRT Bandung Raya melalui skema public service obligation (PSO) pada 2026. Namun, anggaran tersebut belum terserap karena kesepakatan kerja sama antardaerah dan perjanjian dengan operator belum rampung.
Pembiayaan operasional BRT Bandung Raya melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang. Karena itu, kepastian skema pembiayaan bersama menjadi salah satu aspek penting dalam keberlanjutan layanan transportasi tersebut.
Di sisi lain, Dinas Perhubungan Kota Bandung menyatakan penataan rute angkutan pengumpan terus berjalan seiring penyelesaian regulasi teknis dan kerja sama yang diperlukan.
Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, menjelaskan bahwa dari 39 trayek angkutan kota, sekitar 14 rute direncanakan menjadi layanan feeder, sedangkan trayek lainnya akan ditata ulang.
“Dari 39 trayek itu ada kurang lebih 14 rute feeder, sisanya akan di-rerouting. Nanti kita akan mengumpan dari perumahan ke jalur-jalur BRT,” kata Asep.
Asep juga menyampaikan perhitungan sementara kebutuhan anggaran untuk Kota Bandung mencapai sekitar Rp92 miliar jika terdapat penambahan lima rute feeder dan lima rute BRT. Angka tersebut belum mencakup kebutuhan anggaran pemerintah daerah lain di kawasan Bandung Raya maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Terkait anggaran PSO yang belum terserap, Asep menjelaskan bahwa pencairan sebelumnya terkendala belum adanya perjanjian kerja sama antardaerah dan kesepakatan dengan operator. Menurutnya, pembayaran untuk periode Agustus hingga Desember direncanakan dianggarkan melalui APBD perubahan.
Melalui gerakan “Anggarkan Transum”, masyarakat sipil mendorong pemerintah daerah memberikan kepastian pembiayaan operasional dan integrasi angkutan umum dalam APBD 2027. Kepastian tersebut diharapkan dapat mendukung keberlanjutan layanan BRT dan angkutan pengumpan sekaligus memperkuat upaya penanganan kemacetan di Bandung Raya.
