TVRINews, Bandung
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 terus menunjukkan perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga awal tahun, pertumbuhan ekonomi nasional tetap kuat dan berbagai indikator ekonomi menunjukkan tren positif di tengah tantangan global.
Berdasarkan Newsletter APBN KiTa Edisi Mei 2026, ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year on year). Angka tersebut melampaui asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar 5,4 persen.
Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi masyarakat yang tetap solid, peningkatan investasi, dan percepatan belanja pemerintah. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen, sedangkan konsumsi pemerintah meningkat hingga 21,8 persen. Inflasi pada April 2026 juga tetap terkendali di level 2,42 persen dan masih berada dalam rentang sasaran pemerintah.
“Dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di atas target APBN dan inflasi yang tetap terjaga, kondisi ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih cukup kuat dan aktivitas ekonomi domestik berjalan dengan baik,” ujar Dwi Nur Aisyah, Fungsional PTPN Terampil KPPN Bandung I.
Selain itu, peningkatan penjualan kendaraan bermotor, konsumsi listrik, konsumsi semen, serta Indeks Keyakinan Konsumen yang masih berada pada level optimistis turut menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
Dari sisi fiskal, kinerja APBN hingga April 2026 juga mencatat hasil yang positif. Pendapatan negara mencapai Rp918,4 triliun atau 29,1 persen dari target APBN. Realisasi tersebut tumbuh 13,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan pajak tercatat sebesar Rp646,3 triliun atau meningkat 16,1 persen. Peningkatan ini didorong oleh membaiknya aktivitas ekonomi dan optimalisasi administrasi perpajakan melalui sistem Coretax. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp1.082,8 triliun atau 28,2 persen dari pagu APBN, meningkat 34,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Dwi Nur Aisyah, percepatan belanja negara dilakukan untuk memperkuat peran APBN sebagai penggerak ekonomi sejak awal tahun.
“Belanja negara yang ekspansif namun tetap terukur menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat di tengah ketidakpastian global,” kata Dwi, dalam keterangan yang diterima redaksi, Senin, 15 Juni 2026.
Meski APBN mencatat defisit sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), angka tersebut masih berada dalam batas aman. Keseimbangan primer bahkan mencatat surplus Rp28 triliun yang mencerminkan pengelolaan fiskal yang disiplin dan prudent.
Selain menjaga stabilitas ekonomi, APBN 2026 juga diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program prioritas. Hingga April 2026, anggaran ketahanan pangan telah terealisasi sebesar Rp61,3 triliun.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga telah menjangkau hampir 62 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Pemerintah turut menyalurkan bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, serta bantuan iuran jaminan kesehatan bagi puluhan juta masyarakat.
“Pemerintah berkomitmen memastikan manfaat APBN dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat melalui program-program yang mendukung ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ungkap Dwi.
Di tengah gejolak harga energi dunia, pemerintah tetap mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas ekonomi nasional.
Melalui kebijakan fiskal yang ekspansif namun tetap mengedepankan kehati-hatian, APBN 2026 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat ketahanan nasional.
Berbagai capaian tersebut menunjukkan APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keuangan negara, tetapi juga menjadi alat utama pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
